Situsplus - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pemindahan ibu kota dari DKI
Jakarta takkan pernah terjadi. Sebab, kondisi keuangan negara tidak
memungkinkan untuk menganggarkan pemindahan tersebut.
“Bukan nggak setuju (pemindahan ibu kota mulai 2018), menurut saya
nggak akan terjadi. Mau pindahin ke mana? Meskipun secara ide saya
setuju, ini memerlukan jangka waktu yang panjang. Kondisi keuangan
negara juga kan tidak menguntungkan untuk itu,” ujar Fadli di gedung
DPR, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2017).
Menurut Fadli, saat ini belum diperlukan pemindahan ibu kota. Masih ada keperluan yang lebih mendesak ketimbang hal tersebut.
“Menurut saya, hidup masyarakat makin susah. Hidup makin parah,
petani-buruh makin susah. Kok mikirin mindahin ibu kota? Ini menurut
saya tidak nyambung dengan apa yang dibutuhkan, dengan apa yang mau
dilakukan,” paparnya.
Jika pemindahan ibu kota direalisasikan, Fadli menginginkan kantor
eksekutif, legislatif, dan yudikatif terintegrasi. Ia membandingkan
contoh ibu kota Brasil di BrasÃlia.
“Saya sudah lihat di Brasil, dulu ibu kotanya Rio de Janeiro kemudian
dipindahkan ke BrasÃlia. Nah, itu prosesnya cukup lama dan mereka
kantornya berdekatan kementerian A, B, C. Semua bisa jalan kaki. Ke
istana presiden juga jalan kaki, ke kantor parlemen juga jalan kaki.
Semua associated,” jelas Fadli.
Baca Juga: Calon Ibu Kota Baru RI, Begini Kondisi Palangka Raya
Ia juga meminta tidak ada campur tangan pihak swasta saat pemindahan
ibu kota. Akan ada konflik kepentingan jika ada pelibatan swasta.
“Goodness iya, dong. Nanti mau dibangunkan gedung sekretariat
misalnya, terus uang nggak ada, suruh swasta yang bangun. Terus apa
namanya? BOT (manufacture work and exchange)? Jadi saya kira nggak
bisalah, ini bukan negara swasta,” pungkasnya.



0 komentar:
Posting Komentar